JASHFEST 2019

Join Our Exhibitor

Mari bergabung bersama kami di pameran Jakarta Syariah Halal Festival 2019

Download Saleskit Exhibitor JASHFEST 2019 di bawah ini
Untuk informasi dan/atau keikutsertaan dapat mengisi form pendaftaran online

Contact Person :
+62858 1991 1102 (Makmur)
+62812 8861 7577, +62817 4975 311 (Mattz)
+62812 9107 0399 (Yudi)
Email Event: jashfest.confex@gmail.com

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt
<Didukung/>

Supported

Profil

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala Badan.

Profil

Komite Nasional Keuangan Syariah

Dibentuk pada pertengahan tahun 2017, KNKS digadang Bappenas agar memberikan rekomendasi kepada pemberi kebijakan, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan arah servis sektor keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi penyelesaian atas masalah di keuangan syariah.

Profil

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisaasi Ekonomi Islam. IAEI dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, setelah sehari sebelumnya menyelenggarakan Konvensi Nasional Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.

IAEI dideklarasikan oleh para akademisi dan praktisi Ekonomi Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh yang ikut menandatangani deklarasi IAEI, antara lain adalah : Burhanuddin Adullah (Gubernur BI), Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua BAZNAS Achmad Subianto, Ketua PSTTI PPsTUI Mustafa Edwin Nasution, Pakar Ekonomi Unhas Prof. Dr. Halide dan Dirut BMI A. Riawan Amin.

Berdasarkan konvensi nasional dan deklarasi IAEI, Mustafa Edwin Nasution Ph.D (mewakili kalangan akademisi) dan Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS (mewakili praktisi) dipilih dan ditetapkan sebagai ketua umum dan wakil ketua umum IAEI. Selain itu, konvensi juga mengamanahkan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih untuk membentuk struktur kepengurusan secara lengkap yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar I di Medan. Muktamar I IAEI dilaksanakan tanggal 19 September 2005 dan berhasil mensahkan AD/ART IAEI dan blue print Ekonomi Nasional yang berbasis syariah.

Sebagai organisasi para akademisi dan praktisi, IAEI bertujuan untuk membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun Internasional. Untuk mencapai tujuan ini, IAEI mempunyai beberapa program kerja yang beberapa diantaranya telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti : Simposium MEnyusun Kurikulum Ekonomi Syariah untuk Program D III, S1, S2, s3 DAN DISERAHKAN KEPADA Dirjen Dikti Depdiknas dan Departemen Agama, seminar RUU Perbankan Syariah, Aliansi Sinergis dengan MES, PKES, ASBISINDO, dan AASI, Launching kartu Bank Syariah Mandiri (BSM Card), Launching Holistic Management, dll.

Social Media:
Twitter: @iaeiindonesia
Facebook: IAEI Secretariat

Profil

LPPOM MUI

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan  dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Sedangkan kerjsama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke-29 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara. (***)

Profil

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

Menjadi pelopor dan asosiasi mahasiswa di bidang ekonomi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, sudah banyak yang dilakukan FoSSEI dalam membumikan ajaran Islam di bidang ekonomi, baik dalam tataran akademis maupun praktis.
Dan merupakan wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pencinta ekonomi Islam yang tergabung dalam Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) di masing-masing kampus di seluruh Indonesia.

Profil

Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berdiri pada tanggal 31 Maret 1992 atau 17 Ramadhan 1412 H di Bandung. Anggota pertama Asbisindo sebanyak 5 BPRS. Pada Musyawarah Nasional (Munas) tahun ke-tiga, keanggotaan Asbisindo mulai terbuka untuk seluruh bank syariah, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Seluruh BUS, UUS, dan BPRS saat ini telah menjadi anggota Asbisindo, yaitu sebagai berikut (data per Maret 2012):

  • BUS sebanyak 11 buah.
  • UUS sebanyak 24 buah.
  • BPRS sebanyak 155 buah.

Jaringan Asbisindo terdiri atas: 14 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Profil

Gabungan pengusaha makanan minuman Indonesia

GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia) didirikan sejak tanggal 15 April 1976 dengan didasari atas kesadaran akan kepentingan untuk memajukan dunia usaha pangan di Indonesia.

Sebagai Asosiasi bisnis, GAPMMI bekerja untuk kepentingan anggota dengan melakukan program-program yang bermanfaat bagi anggota, misalkan dengan melakukan advokasi publik kepada pemerintah maupun konsumen, melakukan program-program yang berguna bagi anggota serta membina jaringan baik lokal maupun international yang akan memberikan manfaat bagi para anggotanya.

Sejak dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dimana disebutkan bahwa Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dibidang pangan, maka atas dasar ini GAPMMI sebagai asosiasi bisnis juga berperan untuk menjebatani dunia usaha dengan pemerintah.

GAPMMI akan memperjuangkan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan dan minuman melalui persaingan yang sehat diantara anggota, dan mengusahakan pengadaan produk pangan yang aman bagi masyarakat melalui peningkatan kemampuan anggotanya dibidang keamanan pangan, processing, kesehatan dan gizi.

Social Media:
Facebook: GAPMMI PUSAT

Profil

Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam

FoSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam) adalah wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pencinta ekonomi Islam yang tergabung dalam Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) di masing-masing kampus di seluruh Indonesia.

Menjadi pelopor dan asosiasi mahasiswa di bidang ekonomi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, sudah banyak yang dilakukan FoSSEI dalam membumikan ajaran Islam di bidang ekonomi, baik dalam tataran akademis maupun praktis.

Di usianya yang ke-16 tahun ini, FoSSEI kini menghimpun 14 Regional di Indonesia yang mencakup 196 KSEI yang tersebar dari ujung timur hingga barat Indonesia. Ada sekitar 17000 kader FoSSEI yang kini aktif sebagai SDM yang siap mewarnai industri, pemerintahan, maupun filantropi dengan ekonomi Islam.

Social Media:
Instagram: @fosseinasional
Facebook: @fossei.nasional
Twitter: @fossei_nasional

Profil

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia

FSI – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia diinisiasi pada Oktober 2017 atau Muharram / Safar 1439 di Jakarta. Berdiri sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018

Asosiasi ini diinisiasi oleh Pusat Studi Fintech Syariah Tazkia dan 8 Startup Fintech Syariah di Jakarta. Asosiasi ini dibentuk dengan semangat berjama’ah dalam menyatukan potensi kekuatan fintech syariah di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa keuangan alternatif yang bebas riba bagi umat. Asosiasi ini juga dibentuk dengan tujuan mengadvokasi para pelaku startup fintech syariah dalam menyampaikan aspirasi kepada regulator agar dapat mendukung perkembangan bisnis fintech syariah. Setelah melakukan berbagai macam konsolidasi dengan berbagai pelaku fintech syariah dan terus memperlebar jangkauannya ke berbagai wilayah, pada tanggal 8 Februari 2018 Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) resmi didirikan bertempat di Sekretariat AFSI di Menara MTH Lantai 10, Jl. MT Haryono Kav. 23, Tebet Timur, Jakarta Selatan.

 

Social Media:
Instagram: @fintechsyariahindonesia